Komnas HAM Kecam Keras Pembubaran Paksa Ibadah di Riau, Negara Jangan Jadi Penindas!

1
0

ِPortal Berita Riau
Bagikan:

Koranriau.com –  Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengecam keras tindakan aparat Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir menghentikan dan membubarkan paksa ibadah yang tengah berlangsung di halaman rumah warga.

“Apa tidak bisa dibicarakan setelah ibadah. Aparat pemerintah seperti Satpol PP itu adalah representasi negara di tengah kehidupan warga yang seharusnya melindungi. Negara jangan jadi penindas! Tindakan Satpol PP membubarkan paksa ditengah ibadah itu sangat tidak pantas dilakukan dan tidak dapat diterima dengan alasan apapun, apalagi sekedar administratif yang bisa dicarikan jalan keluarnya,” tegas Beka, Selasa (27/8/2019).

Menurut Beka, hak konstitusional warga tidak boleh dikalahkan oleh ketentuan administrasi.

Karena itu ia meminta Pemkab Indragiri Hilir segera mencari solusi bersama warga yang membutuhkan tempat ibadah sekaligus menjaga keharmonisan beragama di wilayah tersebut.

Pembubaran ibadah yang dilakukan Satpol PP terjadi di Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Minggu (25/8/2019).

Dalam video yang dibagikan akun twitter @Spicai81 itu terlihat beberapa wanita histeris saat ibadahnya dihentikan di tengah jalan oleh sekelompok aparat Satpol PP berseragam.

• Jokowi Fokus Pemindahan Ibu Kota, Anies Tawarkan Regenerasi Kota

Para wanita tersebut pun sempat berdebat dengan aparat Satpol PP saat ibadah mereka dihentikan di tengah jalan.

Bahkan salah seorang wanita hingga menangis histeris dan sujud kepada Satpol PP agar mereka bisa tetap melanjutkan ibadah.

“Kejadian di Riau 25 agustus 2019, alangkah baiknya biarkan mereka menyelesaikan ibadah dulu? Kenapa belakangan ini indonesia jauh dr kata tolenransi? @habibthink,” tulis akun tersebut.

• Ini Sosok Istri Muda Plus Kronologi Pembunuhan Suami dan Anak Tiri yang Terpanggang di Sukabumi

Video tersebut pun viral dan ikut dikomentari oleh Profesor Riset bidang perkembangan politik Indonesia Syamsuddin Haris.

Terkait :   Imigrasi Tolak Berangkatkan Warganya ke Luar Negeri Lewat Riau, Ini Alasannya

Haris menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas dalam menyelesaikan masalah intoleransi di negara ini.

Haris meminta komitmen Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang kerap terjadi di Indonesia.

“Pak @jokowi, sampai kapan negara ini membiarkan umat yang beribadah menurut agama & kepercayaan dipersekusi bahkan diperlakukan sebagai kejahatan, sehingga harus dilarang,” tulis Haris di akun twitternya @sy_haris pada Selasa (27/8/2019).

Padahal kata Haris, seharusnya mereka dilindungi oleh konstitusi untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

“Bukankah konstitusi kita menjamin kebebasan beragama & beribadah sesuai keyakinan masing2?” tanya Haris.

Video tersebut ternyata pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Joshima Castillo.

Dalam video utuh yang dibagikan itu terlihat seorang pendeta tengah berbicara di bawah tenda biru seadannya.

Namun di pertengahan tiba-tiba saja sekelompok pria berseragam Satpol PP potong pembicaraan pendeta tersebut.

Si pendeta pun memohon kepada aparat tersebut untuk memberinya kesempatan menyelesaikan ibadahnya terlebih dahulu.

“Kita ibadah bapak, nanti Pak setelah ibadah baru kita bicarakan,” kata pria tersebut.

Pengguna Facebook tersebut pun menyayangkan diskriminasi yang kerap diterima minoritas dalam menjalankan haknya untuk beribadah.

“Dimana nurani kalian?berapa lama lagi kami merasakan ketidakadilan bahkan sekedar beribadah pun kalian usir??Kami tidak membanding-bandingkan betapa nikmatnya kalian beribadah sedangkan kami harus merasakan pedih seperti ini?Saya yakin kalian semua orang beragama.

Sejatinya orang beragama memiliki cinta kasih lantas dimana cinta kasih itu?kalau kalian sendiri memperlakukan sesama dengan semena-mena.Hanya bisa mendoakan semoga Tuhan mengampuni apapun yang sudah kalian lakukan,” tulis akun tersebut.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru pun angkat bicara soal kasus tersebut.

Pihak YLBHI dalam keterangan resminya menyebutkan jika sejak tahun 2014 GPdI Efata Riau tidak pernah bermasalah.

Terkait :   Berazam Dirikan Quran Center, Gubri Syamsuar Resmi Tutup MTQ Kabupaten Siak XIX

Mereka juga sudah mengantongi Surat surat izin yang dikeluarkan Majelis Wilayah I GPdI Riau Pdt. Wilson Simbolon pada Tanggal 12 Desember 2014

Dijelaskan juga Pdt. Damianus Sinaga selama ini ia aktif bersosialisasi dengan warga bahkan mengikuti kegiatan Pos Kamling.

Namun pada 7 Februari 2019 tiba-tiba saja warga mengaku keberatan dengan ibadah yang sudah berlangsung selama hampir 5 tahun itu.

Mereka berdalih menggunakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pasal 13 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 huruf b.

Upaya mediasi pun sudah kerap dilakukan sejak bulan Maret 2019, namun mediasi tersebut belum juga menemui titik temu.

Pasalnya jemaah dipaksa pindah dan membangun gereja yang jaraknya 15km jauhnya dari gereja saat ini.

Namun Pdt, Damianus Sinaga tidak menyanggupi tawaran dari pihak desa karena mengingat jemaat-jemaat gereja yang dipimpinnya juga sudah sangat jauh dari tempat ibadah.

Meski demikian, warga bersama pemerintah tetap menutup paksa gereja tersebut pada 8 Agustus 2019.

Penutupan itu diperkuat dengan Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 800/BKBP/-KIB/VIII/2019/761.50 Tanggal 7 Agustus 2019.

YLBHI pun mengecam tindakan sepihak tersebut. Sebab hal itu dianggap telah melanggar Konstitusi UUD 1945.

Dimana secara tegas menyatakan bahwa Negara menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa bisa dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I UUD 1945).

“Bahwa dalam konstisusi UUD 1945 Pasal 28 E berdasarkan hak asasi manusia, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap (UUD 1945 Pasal 28 ayat 2),” tulis YLBHI dalam keterangan resminya.

 

Sumber:TribunNews.com