BREAKING NEWS : Guru Memaksa Masuk ke MPP Pekanbaru

21
0

ِPortal Berita Riau
BREAKING NEWS : Guru Memaksa Masuk ke MPP Pekanbaru
Ribuan guru sertifikasi memaksa masuk ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Senin (25/3/2019) siang. Mereka akhirnya masuk ke dalam setelah melakukan aksi selama hampir dua jam di depan Kantor Walikota Pekanbaru. Dok.Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Bagikan:

KORAN RIAU, PEKANBARU – Kepala Satpol PP Pekanbaru, Agus Pramono mencoba menenangkan para guru yang memaksa masuk ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Senin (25/3/2019) siang.

Mereka memaksa masuk ke MPP Pekanbaru setelah melakukan aksi selama hampir dua jam di depan Kantor Walikota Pekanbaru.

Agus menegaskan bahwa MPP Pekanbaru bukan tempat menyampaikan aspirasi. MPP adalah tempat pelayanan. Ia mengingatkan agar jangan sampai terganggu.

“Kami persilahkan untuk aksi damai di depan. Kalau ke MPP, ini kan pelayanan. Bisa terganggu layanan,” ujar Agus, Senin (25/3/2019).

Agus menegaskan bahwa para guru sertifikasi mestinya mematuhi protap dalam aksi. Mereka seharusnya melakukan aksi di lokasi yang ditetapkan.

Para guru sempat terlibat aksi dorong dengan personel Satpol PP Pekanbaru kala memaksa masuk MPP Pekanbaru. Mereka membuat kaget pengunjung MPP. Guru menduduki MPP sembari menanti kepastian atas tuntutan mereka.

Terkait :   Diduga Lakukan Tindak Pidana Penyelewengan BBM Bersubsidi, SPBU No. 14 284 684 Resmi Dilaporkan!

Para personel Kepolisian Pekanbaru dan Satpol PP Pekanbaru berjaga di dalam MPP. Mereka mengantisipasi adanya gangguan pelayanan di MPP.

Sebelumnya, guru aksi damai dan berorasi di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman. Mereka menggelar aksi ini setelah sempat menggelar aksi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Guru melakukan long march dari Jalan Patimura hingga Jalan Jendral Sudirman.

Mereka kejelasan terkait tuntutan mereka yakni revisi Peraturan Walikota Pekanbaru No.7 tahun 2019. Peraturan ini meniadakan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi.

Aturan ini hanya mengatur pemberian TPP bagi guru non sertifikasi. Mereka menunut agar pemerintah tetap memberikan TPP bagi guru sertifikasi.

Mereka ingin bisa bertemu langsung walikota hari ini. Guru mengancam bakal menggelar aksi hingga Senin sore. Mereka ingin hari ini ada kejelasan langsung dari walikota.

Terkait :   'Jaket Pembunuh', Kenal Pemilik Jaket Ini Segera Hubungi Polres Kampar!

Aksi para guru sudah berlangsung selama enam hari. Mereka menggelar aksi sejak 6 Maret 2019 silam.

Serangkaian aksi guru ternyata sudah menganggu jadwal belajar mengajar di sekolah. Sebab guru tidak mengajar selama melakukan serangkaian aksi.

 

Sumber : Liputan6.com