Rekannya Ditahan, Puluhan Dokter Ramaikan Kejari Pekanbaru

192
0

ِPortal Berita Riau
Rekannya Ditahan, Puluhan Dokter Ramaikan Kejari Pekanbaru
Sejumlah dokter ahli dari berbagai organisasi berkumpul di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Selasa (27/11/2018) terkait penahanan 2 dokter ahli bedah Riau
Bagikan:

KORAN RIAU, PEKANBARU – Sejumlah dokter dari berbagai organisasi berkumpul di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Selasa (27/11/2018).

Saat berita ini diturunkan beberapa dokter tengah berunding dengan pihak Kejari terkait dengan penahanan dua orang dokter anggota Ikatan Ahli Bedah Indonesia (IKABI) Korwil Riau pada hari Senin 26 November 2018. Dari satu dokter anggota PDGI.

Dari siaran pers yang diterima Tribunpekanbaru.com, pada prinsipnya salah satu organisasi dokter PDGI menghormati terhadap proses hukum yang sedang dijalani.

Namun sebaiknya tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan merupakan Dokter Ahli Bedah Mulut yang sampai saat ini tenaga masih sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan kasus bedah mulut baik di Kota Pekanbaru maupun di Provinsi Riau.

Selain itu mengingat masih terbatasnya tenaga ahli Bedah Mulut Provinsi Riau serta mencegah terjadinya penumpukan daftar antrean tindakan bedah mulut di rumah sakit tempat dokter tersebut mengabdi.

Diberitakan sebelumnya, Tiga  dokter RSUD Arifin Ahmad, dr Kuswan A Pamungkas, SpBP-RE, dr Weli Zulfikar, SpB(K)KL dan Dr drg Masrial, SpBM, digugat oleh pihak rumah sakit itu sendiri, dengan tuduhan praktik korupsi pengadaan barang di RSUD Arifin Achmad.

dr Andrea Valentino SpBS, selaku sekretaris IKABI Riau menjelaskan pada tahun 2012/2013 rekan sejawatnya yang ditahan tersebut tidak bisa melakukan operasi pasien trauma maxilofacial karena RSUD Arifin Ahmad tidak memiliki alat habis pakai dan instrumens operasi untuk menyelenggarakan operasi tersebut.

Terkait :   400 Pasukan Di Terjunkan Untuk Membantu Korban Gempa Di Lombok

“Sehingga management pada saat itu meminjam peralatan teman sejawat yang sedang dalam masalah hukum ini.
Untuk dapat mengganti alat teman sejawat itu, maka management RSUD AA melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal agar dapat dibayarkan. Masalahnya timbul pada saat ada pembayaran dan uang tersebut dilarikan oleh pegawai perusahaan yang sudah diberhentikan oleh perusahaan tersebut. Sehingga pemilik perusahaan melaporkan ke polisi sudah terjadi penggelapan,” jelasnya kepada Tribunpekanbaru.com Senin malam.

Disinilah pelaku di kepolisian mengaku uang tersebut adalah uang untuk membayar alat operasi punya dokter dan polisi melakukan penyelidikan dan terus berlanjut ke penyidikan.

“Mereka yang disangkakan ada jual beli alat kesehatan sehingga persepsi mereka ada kerugian negara. Disinilah letak diskriminasinya kenapa para dokter yang menjadi tersangka sedangkan para pengambil kebijakan tidak disentuh sama sekali utk diminta pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Dia menambahkan, ada upaya hukum diambil untuk melawan keaadaan ini dengan praperadilan. Dalam sidang praperadilan terungkap bahwa BPKP salah menentukan ada kerugian negara, dari saksi ahli juga menguatkan bahwa untuk pengadaan alat dan jasa harus melalui panitia pengadaan yang ada diinstitusi tersebut.

Terkait :   Bupati Kampar H. Azis Zaenal - Silaturohim Dengan Warga Kampar di Malaysia

“Namun apa daya kekuatan ekternal pemangku jabatan lebih kuat sehingga teman kita ini kalah dipraperadilan.
Diupayakan lagi lewat perdata dengan hasil tuntutan teman sejawat sebagian besar dikabulkan majelis hakim. Dan terbukti dari fakta persidangan pihak RSUD AA dan perusahaan lokal melawan hukum dan wajib membayar 460 juta dan mendenda apabila terjadi terlambatnya pembayaran,” imbuhnya.

Karena ada keputusan perdata ini banyak pihak yg merasa terancam dan kasus pidana dipercepat utk p21.
Hari ini mereka dipaksa oleh kejaksaan untuk dengan niat baik membayar kerugian negara tersebut.

“Namun teman kita tersebut tetap dalam pendirian tidak membayar, karena apabila membayar uang tersebut berarti mereka sudah mengakui sudah melakukan perbuatan hukum tersebut. Karena sikap tersebut maka mereka dilakukan penahanan sepertinya sebagai presure buat mereka untuk membayar.  Nah inilah kronologis kriminalisasi terhadap saudara kita ini. Dan ini jelas mereka dikriminalisasi dan dizholimin. Semoga kasus ini cepat selesai dan saudara kita terbebas dar jerat hukum ini. Mohon dukungan dan doa dari seluruh sejawat sekalian dalam perjuangan ini,” ujarnya.

 

Sumber : Liputan6.com