UMK Pekanbaru Tahun 2019 Sudah Ditetapkan

495
0

ِPortal Berita Riau
UMK Pekanbaru Tahun 2019 Sudah Ditetapkan
Tok Tok Tok!, UMK Pekanbaru Naik Rp 200 Ribu, Wakil Rakyat Minta Perusahaan Menaatinya Sumber : Tribun Pekanbaru/Ilustrasi
Bagikan:

BERITA RIAU, PEKANBARU – Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru akan membuka posko pengaduan Upah Minimum Kota (UMK). Posko tersebut akan dibuka setelah UMK tahun 2019 mulai diberlakukan awal tahun depan.

Dengan dibukanya posko pengaduan UMK ini diharapkan bisa memfasilitasi setiap persoalan pembayaran gaji karyawan.

Setelah diterapkan Januari 2019 mendatang, maka perusahaan wajib mematuhinya.

Sebab angka tersebut sudah disepakati dan diputuskan bersama dengan melibatkan berbagai pihak.

Termasuk dari perwakilan perusahaan dan serikat pekerja.

“Nanti kita akan buka posko pengaduan, jadi kalau ada pekerja yang menerima gaji dibawah UMK, silahkan laporkan ke kami untuk ditindaklanjuti,” kata Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Jhony Sarikoen, Minggu (11/11/2018).

Seperti diketahui, UMK Kota Pekanbaru tahun 2019 sudah ditetapkan sebesar Rp 2.762.000.

Angka tersebut diputuskan berdasarkan hasil rapat gabungan yang melibatkan Disnaker Kota Pekanbaru dan dewan pengupahan di Kantor Disnaker, Jalan Kapling, Rabu (31/10/2018) lalu.

Terkait :   Menyedihkan! "Jangankan Untuk Menabung, Makan Saja Sudah Susah"

Angka UMK Tahun 2019 sebesar Rp 2.762.000 tersebut, lanjut Sarikoen, sudah sesuai dengan perhitungan yang diatur didalam aturan yang berlaku. Yakni PP nomor 78 tahun 2015.

 

Angka UMK Pekanbaru tahun 2019 naik sekitar 8 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Dimana tahun 2018 UMK Kota Pekanbaru adalah sebesar Rp 2.557.486

Rapat penetapan UMK 2019 ini melibatkan perwakilan pengusaha dan serikat pekerja serta dari BPS yang masuk dalam Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru.

Sementara dari Pemko Pekanbaru yang ikut dalam tim adalah dari Bagian Hukum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta dari Disnaker.

“Setelah ditetapkan oleh Walikota nanti diteruskan ke Gubenur Riau untuk disahkan,” katanya.

Setelah disahkan, maka pihaknya bersama pihak perusahaan akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan tenaga kerja terkait besaran UMK tahun 2019.

“Sosialisasi tidak hanya ke perusahaan tapi juga kepada para pekerja. Jangan sampai nanti pekerja yang menerima gaji tidak tau berapa besaran UMK Pekanbaru,” katanya.

Terkait :   H. Azis Zaenal Sambut 14 Pasis Sespimmen Polri Akt. ke-57 Yang KKL di Kabupaten Kampar

Sebelumnya, Walikota Pekanbaru DR Firdaus MT memerintahkan instansi terkait dalam hal ini Disnaker Kota Pekanbaru untuk mengawasi penerapan pemberian upah yang telah ditetapkan tersebut.

“Kami pemerintah kota Pekanbaru termasuk didalamnya Disnaker betugas seperti wasit, jadi melakukan monitoring dan pemantauan. Kalau ada pengusaha yang tidak menjalankan pemberian upah sesuai yang telah ditetapkan, atau nakal perusahaan tersebut, silahkan dijewer saja supaya bisa menjalankan komitmen,” ujarnya.

Firdaus menambahkan, jika ada pengusaha yang tidak menjalankan rekomendasi terkait pengupahan tersebut.

Disnaker dapat melakukan peneguran dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan aturan yang ada.

“Hal tersebut harus dilakukan supaya kesejahteraan pegawai dapat dicapai, dan keuntungan bagi perusahaan juga dapat diraih. Jadi kedua belah pihak ini harus bersatu untuk kemajuan bersama,” katanya.

 

Sumber : Liputan6.com