Pemilik Tiang Reklame Tidak Bayar Pajak, Bapenda Berikan Tenggat Waktu

102
0

ِPortal Berita Riau
Pemilik Tiang Reklame Tidak Bayar Pajak, Bapenda Berikan Tenggat Waktu
Petugas dari Badan Pendapan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menyegel sejumlah tiang baliho yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, Simpang Mal Ska, Jumat (9/11/2018). Dok.Istimewa
Bagikan:

KORAN RIAU, PEKANBARU – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru memberikan tenggat waktu selama satu pakan kepada pemilik tiang baliho yang tidak membayarkan pajaknya.

Tenggat waktu tersebut mulai berlaku setelah masing-masing tiang baliho disegel dan tempeli oleh petugas Bapenda dengan menggunakan spanduk yang berisi pemberitahuan kepada pemilik tiang baliho untuk segera membayarkan pajak reklame nya.

“Kita berikan waktu satu minggu untuk melunasi pajaknya. Kalau tidak dibayar pajaknya, maka kita akan copot iklanya,” kata Kepala Bapenda Zulhelmi Arifin, Jumat (9/11/2018).

Langkah tegas tersebut terpaksa dilakukan menyusul banyaknya tiang reklame di Pekanbaru yang tidak memiliki izin tayang dan tidak membayarkan pajaknya.

Sehingga keberadaan reklame tersebut disinyalir menjadi penyabab bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Reklame.

Terkait :   Sejumlah Proyek Pengentasan Banjir Di Kota Dumai Sudah Mulai Berlangsung

Apalagi hingga saat ini realisasi PAD dari pajak reklame masih rendah jika dibangdingkan dengan realisasi 11 sektor pajak lainya.

“Inilah upaya kita untuk menggenjot PAD reklame. Sebab banyak pemilik reklame yang belum mengurus izinnya dan belum membayarkan pajaknya tapi iklanya sudah tayang,” ujarnya.

Seperti diketahui, petugas dari Badan Pendapan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menyegel sejumlah tiang baliho yang berada di Jalan Tuanku Tambusai, Simpang Mal Ska, Jumat (9/11/2018).

Petugas langsung menempelkan spanduk yang bertuliskan peringatan kepada pemilik tiang reklame untuk segera mengurus izin dan membayar pajaknya.

Sebab berdasarkan hasil pendataan pihak Bapenda, reklame tersebut tidak memiliki izin tayang. Sehingga keberadaan baliho tersebut ilegal karena tidak membayarkan pajaknya ke Pemerintah Kota Pekanbaru.

Terkait :   Ini Saran KPK ke DPR, Biar Cegah Korupsi Politik

“Sudah kita petakan. Ada beberapa titik baliho yang tidak memiliki izin tayang. Mereka tidak membayar pajaknya. Sementara iklannya sudah ditanyang, ini jelas tidak boleh. Makanya kita lakukan penyegelan agar pemilik tiang segera mengurus izinya dan membayarkan pajak reklame nya,” kata Zulhemi Arifin atau yang akrap disapa Ami ini.

 

 

Sumber : Tribunpekanbaru.com