Koranriau.com , Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di ruang rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Rapat yang berlangsung tertutup itu berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Ditemui selepas rapat, Prabowo mengonfirmasi pertemuan membahas persoalan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurut dia, ada pemahaman bersama antara pemerintah dan DPR RI.

“Bahwa kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar-menawar. Kedua bahwa kedaulatan itu memerlukan upaya khusus. Bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi,” ujar Prabowo.
“Ya kita tidak bisa serta merta punya pertahanan kuat, tapi tentunya pemerintah harus memikirkan seluruh bangsa. Tapi sekali lagi masalah insiden-insiden pelanggaran wilayah ini merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian kita semua seluruh bangsa,” lanjutnya.

Terkait :   Hadiri Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puskesmas Sinaboy, Ini Pesan Bupati Rohil!

Dalam rapat itu, Prabowo juga menyampaikan tidak hanya China yang melakukan pelanggaran di Natuna, melainkan juga ada negara-negara lain. Kendati demikian, dia enggan menjelaskan secara detail negara yang dimaksud.
“Ya ada beberapa negara lain, saya cukup sebut beberapa negara lain saja,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu lantas mengatakan, banyaknya pelanggaran itu membuat Indonesia harus meningkatkan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Ya, untuk meningkatkan pertahanan tentunya kita perlu moderinisasi alutsista kita, memperbaiki yang kita sudah punya supaya kita punya kemampuanlah untuk menegakkan kedaulatan kita,” ujar Prabowo.

Untuk itu, dia mengaku terus melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terkait :   Bikin Kaget Warga Pekanbaru Tangkap Ular Sanca Raksasa,Ukurannya Sebesar Paha Orang Dewasa

“Pasti (komunikasi dengan Menkeu),” kata Prabowo.

Sumber : cnbcindonesia.com