BERITA RIAU, PEKANBARU – Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau Usman melihat Belanja daerah Pemerintah Provinsi Riau, dapat dikatakan belum maksimal dalam melakukan penghematan anggaran dalam merencanakan APBD tahun 2018.
Hal itu dapat dilihat dari beberapa item anggaran yang menurut Fitra Riau belum efisien. Padahal sebenarnya pemerintah daerah masih dapat menghemat anggaran untuk belanja – belanja tersebut.
Tahun ini, melalui APBD 2018 terdapat 9 item anggaran Provinsi Riau yang masih menyedot APBD Provinsi Riau. Selain belanja perjalanan Dinas, maka minum, juga ada anggaran lainnya yang
diperuntukan sebagai pendukung kegiatan. Bukan kegiatan utama untuk mencapai hasil kinerja program
pemerintah daerah.
“Memang, jika dibandingkan dengan tahun 2017, 8 dari 9 item anggaran tersebut mengalami penurunan
alokasi, hanya ada satu item anggaran yang meningkat yaitu pembangunan gedung kantor pemerintah,
peningkatannya hingga mencapai 100% dari tahun sebelumnya,”ujar Kordinator Fitra Riau Usman kepada Tribun.
Item item belanja tersebut, pada prisipnya terjadi penurunan dari alokasi belanja tahun 2017. Akan tetapi Fitra Riau menilai bahwa anggaran tersebut semestinya dapat diefisienkan lagi agar tidak menganggu belanja untuk kepentingan pelayanan publik lainnya.
Seperti anggaran infrastruktur tahun
2018 berkurang hampir 50% dari belanja tahun 2017. Selain itu juga anggaran untuk pembangunan gedung sekolah, tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp156,7 Miliar, tahun 2018 hanya dialokasikan sebesar Rp124,4 Miliar.
“Sebenarnya jika anggaran itudirencanakan lebih efisien maka alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar dapat ditutupi,”jelas Usman.
Salah satu yang mesti harus di efisienkan lebih menurut Usman seperti Perjalanan Dinas. Pemerintah Daerah
harusnya lebih detail dalam merencanakan perjalanan dinas. Hampir semua kegiatan yang ada di APBD,
seluruhnya menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah.
Meskipun jika dilihat dari tujuan kegiatan tersebut untuk dilakukan didalam daerah. akan tetapi tertera alokasi anggaran perjalanan dinas
luar daerah.
“Hal-hal yang begitu tentunya mesti harus diperhatikan, khusunya bagi Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan yang merangkum dari masing-masing OPD,”ujarnya.(*)
Sumber : Tribunnews.com
