Pekanbaru (Berseripos.co.id)
Pemberantasan dan pencegahan korupsi terus digalakkan oleh Pemrintah RI melalui Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) RI sebagai wujud peningkatan kesejahteran masyarakat.
Hal tersebut digelar dengan tema deseminasi proses dan hasil pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi di Provinsi Riau serta monitoring program JKN, BOS, Dana Desa, Jaga Riau, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diadakan di Ruang Melati lantai III Kantor Gubernur Riau, Jumat (8/12/2017).
Acara yang ditaja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau ini melakukan sosialisasi Program Masyarakat Anti Rasuah (Maruah) dan dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemerintah Provinsi Riau serta Kabupaten Kota yang dijadikan sampel penelitian.
Pantauan awak media, acara ini dihadiri oleh para Bupati/Walikota se Provinsi Riau, atau yang mewakilinya.
Gubernur Riau yang membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hal yang sangat penting diperhatikan adalah masalah infrastruktur dan Sumber daya manusia atau peningkatan pendidikan.
Pemprov Riau sangat mendukung kegiatan ini yang merupakan program marwah dengan dibentuknya Forum Marwah di Riau dan ini hendaknya dapat diperluas lagi cakupannya bukan saja terhadap Satker namun juga melibatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bersentuhan dengan hal tersebut, diantaranya PUPR maupun Dinas Sosial.
Monitoring terhadap pencegahan korupsi tahap awal saat ini baru menyentuh program pelayanan Jaminan Kesehatan Nasioanla (JKN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penggunaan Dana Desa, Aplikasi Jaga Riau, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menjadikan 12 Desa sampel Pelayanan Publik di 6 Kabupaten di Riau, dan hendaknya dapat juga di lakukan di Kabupaten lain.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, namun perlu keterlibatan lintas sektor, Keterlibatan masyarakat desa, dan LSM. Disamping itu, faktor utama diantaranya infrastruktur dan pendidikan” ujar Andi Rachman.
Menurutnya, pola kolaborasi sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan sektor publik dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Riau, Yogi Getri menyampaikan, dengan terbentuknya Tim Marwah melibatkan OPD, komunitas di Provinsi Riau, dan ini Termasuk dalam rencana Aksi KPK RI tahun 2018 dan tahun 2019, yang menjadikan 12 lokasi sampel di 6 Kabupaten di Riau.
Pemerintah Kabupaten Kampar yang dihadiri oleh Kepala desa Muara mahat Baru Kecamatan Bangkinang dan Kepala Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagai sampel pelayanan Publik, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Kampar Ir Nurhasani MM, Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar Febrinaldi Trigunawan, Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kampar Zamzamir dan beberapa perwakilan dari Dinas Sosial dan PUPR Kabupaten Kampar.
Dikatakan Nurhasani, Pemkab Kampar sangat mendukung kegiatan yang ditaja oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Diskominfo dan Statistik Riau bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, semoga ini juga dapat kita wujudkan di Kabupaten Kampar,” ujar Nurhasani yang damini oleh Febrinaldi Trigunawan dan Zamzamir tersebut.
“kegiatan terfokus pada layanan publik dan langsung bersentuhan dengan Masyarakat seperti pendidikan khususnya pengolahan dana BOS, pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan BPJS, pelayanan data masyarakat Terkait KK dan KTP,” terang Nurhasani.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Riau Ir. Getri, Perwakilan KPK juned, ibu Meta dari GIZ. Kegiatan ini digelar guna melakukan Identifikasi layanan kepada masyarakat, monitoring, pengawasan implementasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.
Penulis : Canggih TH
